Ruteng, FokusNTT- Rencana sejumlah pihak yang mengatasnamakan warga Poco Leok, Kecamatan Satar Mese, untuk mengumpulkan uang recehan guna memperbaiki pagar kantor Bupati Manggarai, ditanggapi orang nomor 1 di Manggarai.
Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit mengatakan, jika uang recehan tersebut terkumpul, Pemkab Manggarai bersama tokoh-tokoh adat dan masyarakat Manggarai akan menyerahkan uang tersebut kepada lembaga yang tidak menginginkan Manggarai maju.
“Kalau ‘uang recehan’ tersebut ada, maka Pemkab dan tokoh-tokoh adat bersama masyarakat Manggarai akan langsung serahkan ke orang-orang atau lembaga yang diketahui mendukung penolakan ini,” kata Bupati Hery Nabit melalui WA-nya yang diterima media ini, Rabu (20/3/2025).
“Toh lembaga-lembaga dan orang-orangnya (yang menolak proyek geothermal) ini sudah tidak asing bagi kami,” lanjut Bupati Hery.
Dia mengatakan, bagi Pemkab Manggarai lembaga dengan orang-orang di dalamnya bukan orang asing lagi.
Mengapa diserahkan kepada mereka? Tanya media ini.
Bupati Hery menjawab, “Kita hanya mau menunjukkan kepada publik bahwa inilah lembaga-lembaga yang tidak menghendaki Manggarai ini maju”.
Bupati Hery Nabit yakin bahwa sejumlah lembaga berada di belakang penolakan proyek geothermal untuk pengembangan PLTP Ulumbu selama ini.
Rencana sejumlah pihak untuk mengumpulkan uang recehan mulai muncul belakang ini, usai pihak Polres Manggarai tengah menyidik kasus pengrusakan pagar oleh para pendemo yang menolak proyek geothermal di wilayah Poco Leok.
Seperti yang dikathui, pada Senin (3/3/2025) lalu sejumlah warga berdemo di lembaga DPRD dan kantor Bupati Manggarai untuk mendesak Bupati Manggarai agar mencabut SK Penetapan Lokasi (Penlok) titik pengeboran panas bumi yang sudah ditetapkan di wilayah Poco Leok.
Di kantor Bupati Manggarai, para pendemo diterima langsung oleh Bupati Hery Nabit untuk berdialog.
Namun, usai berdialog dengan Bupati Hery Nabit, perwakilan para pendemo keluar ruangan dan langsung merusakkan pagar halaman kantor tersebut hingga rubuh.
Tindakan anarkis pendemo tersebut dilaporkan oleh Kabag Umum Setda Manggarai, Fransiskus M. Beka, selaku pengelola aset/ kantor Bupati Manggarai.
Fasilitas milik pemerintah yang telah dirusakkan pendemo tersebut akan diperbaiki.
Terkait dengan pembangunan kembali pagar, Bupati Hery menegaskan bahwa biayanya akan menggunakan APBD.
“Pemkab akan membangun kembali pagar yg telah dirusak, biayanya akan menggunakan APBD, yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh seluruh orang Manggarai,” tulis Bupati Hery.
Dia mengingatkan, Kantor Bupati Manggarai adalah milik seluruh Orang Manggarai, bukan milik Bupati atau siapapun individu di Manggarai.
Terkait istilah “uang recehan”, kata Bupati Hery, justeru sangat menyinggung perasaan Orang Manggarai.
Tegas dia, kalau “Uang recehan” tersebut ada, maka Pemkab bersama tokoh-tokoh adat dan masyarakat Manggarai akan langsung serahkan ke orang-orang atau lembaga yang diketahui mendukung penolakan ini.
Bupati Hery mengatakan, lembaga-lembaga dan orang-orang di lembaga yang melakukan penolakan rencana proyek geothermal untuk pengembangan PLTP Ulumbu, tidak asing bagi pihak Pemkab Manggarai
Orang-orang tersebut, kata dia, adalah orang-orang yang tidak menginginkan Manggarai maju kee depannya.
Tentang pengrusakan pagar kantor Bupati Manggarai, dia mengatakan, persoalannya sudah ditangani pihak Polres Manggarai. “Perusakan pagar harus tetap diselidiki dan harus ada yang bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku,” demikian Bupati Manggarai, Hery Nabit.
Penulis: aka
